POTRET DAPUR BANGSA
Setelah sekian lama Indonesia jatuh bangun dihadapkan kepada berbagai persoalan bencana alam, mulai dari bencana alam tsunami yang menelan korban hampir setengah penduduk Namroe Aceh Darussalam sampai pada gempa bumi Jogja-Jateng yang juga telah menelan korban yang tidak sedikit, kini Indonesia dihadapkan dengan bencana yang lebih besar, yang apabila dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang serius dampaknya akan melebihi bencana alam manapun yang pernah singgah di negeri kita ini, bencana tersebut adalah bencana sosial, gejolak sosial yang sampai detik ini terjadi di Indonesia tidak pernah menunjukan posisi stabil, ada saja yang memicu elemen-elemen yang ada dalam lingkar sosial tersebut untuk bergejolak dan saling bergesekan, yang seakan-akan semua itu sengaja di pelihara agar bisa menjadi suatu fenomena yang menjulang layaknya gunung es, sebut saja isu tentang Ahmadiyah yang membuat geram umat Islam sebagai poros tengah kehidupan sosial di Indonesia, karena sebagaimana yang kita tahu umat Islam merupakan penduduk mayoritas di negeri ini, belum hilang rasa geram di rahang umat muslim kembali gesekan sosial tersebut di perburuk dengan tragedi Monas yang melibatkan FPI (Front Pembela Islam) dengan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Berkepercayaan) yang pada secara tidak langsung telah menggoreskan garis-garis pemisah diantara umat muslim di Indonesia, dimana umat Islam terpecah menjadi kubu yang pro dan kubu yang kontra terhadap eksistensi FPI tersebut, yang kemudian kondisi ini semakin memperkeruh situasi sosial yang ada. Kasus lainnya adalah demonstrasi yang akhir-akhir ini marak dilakukan baik itu oleh mahasiswa maupun organisasi-organisasi masa lainnya, maraknya aksi massa yang ada itu tidak lain dan tidak bukan untuk merespon kebijakan pemerintah tentang penaikan harga BBM yang dianggap sangat tidak berpihak kepada rakyat.
Dengan mata telanjang disini kita bisa melihat terdapat persamaan diantara dua fenomena sosial tersebut, yaitu apa yang tengah terjadi di negeri kita ini telah mengantarkan bangsa Indonesia kearah prilaku hidup yang cenderung radikal, yang jelas-jelas semua ini bias sangat menggangu stabilitas nasional yang pada puncaknya bisa saja mengakibatkan perpeacahan di tubuh bangsa besar ini dan hal tersebut sangat berbahaya sekali bagi ketahanan dan keutuhan NKRI. Kemudian dari kedua fenomena tersebut juga kita bisa menarik sebuah perbedaan yang menggambarkan begitu kompleksnya potensi konflik yang terbangun dalam kehidupan sosial di Indonesia. Yang pertama dari kasus Ahmadiyah, kekeceawaan masyarakat terutama umat muslim di sini dalam fase yang lebih kritis akan membentuk konflik horizontal (antar masyarakat) dan bila kita cermati secara seksama isu yang bermain disini merupakan isu yang berkaitan erat dengan syara (agama), belajar dari pengalaman yang telah ada baik itu tragedi Halmahera utara maupun konflik Poso, biasanya konflik-konflik yang dilatarbelakangi oleh syara ini bisa dengan mudah menyebar secara sporadis dan menimbulkan konflik yang sangat besar karena didalamnya terjadi gesekan prinsip, ideologi dan kepercayaan yang sangat mendasar, ditambah lagi dengan terpecahnya umat Islam yang merupakan buntut dari tragedi Monas yang telah disebutkan tadi, ini akan sangat memperparah keadaan yang ada karena sudah barang pasti dengan adanya perpecahan di tubuh penduduk mayoritas ini kelompok-kelompok yang berselisih akan semakin bertambah banyak. Yang kedua, adalah aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh kalangan aktivis baik itu mahasiswa maupun organisasi-organisasi massa yang ada, dimana kekesalan dan curahan hati para demonstran dibeberapa tempat disikapi pemerintah dengan cara yang kurang bersahabat dan cenderung mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang selama ini dibangun, terjadinya penangkapan terhadap aktivis/demonstran dan berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama mengawal aksi para parlemen jalanan itu menyulut gelombang kecaman yang sangat deras yang pada puncaknya menyulut kerusuhan dan berbagai tindakan anarkis para demonstran pada aksi massa di depan gedung DPR yang digawangi oleh Komite Bangkit Indonesia sekitar pertengahan bulan juli 2008 yang lalu. Dari kejadian ini kita melihat adanya konflik vertikal antar birokrat dan rakyatnya semakin terbuka lebar, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita kembali berkaca pada tragedi Semanggi dan lebih-lebih setelah tegak dan berkibarnya bendera reformasi di negeri ini yang menandakan dimulainya masa demokrasi.
Adanya ruang dan kesempatan yang terbuka lebar untuk pecahnya suatu konflik yang kompleks dimana konflik horizontal (antar masyarakat) terjadi bersamaan dengan konflik vertikal (pemerintah dan masyarakat) ini terjadi akan sungguh-sungguh menjadi suatu bencana yang begitu mengerikan karena sudah barang pasti akan terjadi chaos diberbagai pelosok negeri, terjadi perang saudara dimana suatu kelompok akan menjadi common enemy bagi kelompok yang lainnya dan semua orang akan begitu sangsi melihat kebenaran-kebenaran yang sebelumnya ada.
Tampaknya bangsa Indonesia harus kembali banyak belajar dari pengalaman yang ada dan kembali menggali dan memahami falsafah hidup kebhinekaan yang selama ini kita pegang teguh, dimana satu sama lain bisa menerima perbedaan kemudian membangun kesejahtraan, keadilan dan kesempurnaan hidup di atasnya, karena bagaimanapun kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mengawal apa yang pernah terlahir dari perjuangan ini sampai batas akhir dimana Tuhan menghendakinya. Kalau memang semua ini adalah suatu pengorbanan tentu bukan milik segelintir orang oleh karena itu kita semua harus menyikapi dan memandang semua persoalan yang singgah di negeri ini dengan kepala dingin dan kebijakan yang nyata agar apa yang selama ini kita lakukan bersama menjadi suatu kontribusi tehadap laju pembangunan bangsa, bukannya menghancurkan apa yang telah kita dapatkan.
Masyarakat dan pemerintah harus bisa menjadi teman yang akrab meningkatkan frekuensi untuk bertemu dan bertukar pikiran secara langsung. Kontrak politik yang ada, yang terbangun ketika segenap rakyat memilih mereka yang duduk di kursi pemerintahan hendaknya ditinjau dan di renungkan kembali, agar semua elemen yang ada bisa memahami posisinya masing-masing, dengan begitu semua bisa tahu dan mengerti akan kewajibannya terhadap satu sama lain dan bisa bergerak sesuai wliayah kerjanya masing-masing sehingga tercpta kinerja yang mampu menyokong pembangunan secara optimal. Sebuah catatan khusus bagi pemerintah, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah berpihak kepada rakyat banyak bukan hanya sekedar beberapa kelompok atau golongan saja, karena hakikatnya masyarakat merupakan objek pembangunan yang sesungguhnya dan sudah menjadi suatu bentuk kewajiban pemerintah untuk lebih memprioritaskan perhatiannya dalam memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada rakyatnya akibat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya tersebut, bukan lagi berbicara seberapa besar yang bisa saya dapatkan, tingginya gengsi atau eksistensi yang terbangun apalagi jika semua kebijakan yang dikeluarkan itu hanya sekedar untuk mengamankan APBN semata, karena ± 250.000.000 jiwa rakyat Indonesia lebih berharga dari itu semua.
